Hukum Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Ushul Fikih

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia yang diiringi dengan semaraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial. Fenomena LGBT ini merupakan salah satu contoh problem moral yang sangat mengguncang dan sekaligus memicu kontroversi hebat saat ini. Masalah yang pokok diahadapinya adalah dalam hal penentuan batas-batas moral soal LGBT yang berhubungan erat dengan homoseksualitas.

Homoseksualitas yang berabad-abad diyakini sebagai praktik kotor dan maksiat oleh agama-agama di dunia, justru kemudian dalam perkembangannya diakui sebagai praktik yang manusiawi dan harus dihormati sebagai bagian dari penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian dalam perkembangannya lebih jauh lagi, mereka menuntut hak untuk melegalkan perilakunya ke arah yang lebih  serius lagi agar dapat hidup berdampingan bersama masyarakat seperti biasanya dalam satu ikatan perkawinan sesama jenis.

Bertitik tolak dari problema komunitas LGBT yang menginginkan hak hukum penuh terhadap perkawinan sejenis sebagaimana layaknya pasangan heteroseksual, maka artikel ini mencoba untuk membahasnya dalam perspektif ushul fikih.

Analisis ushul fikih terhadap perkawinan sejenis oleh LGBT ini merupakan istinbath yaitu tata-cara atau metode dalam menggali dalil-dalil wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah untuk ditelorkan ke dalam bentuk hukum. Menurut Abul Husain al-Bashri al-Mu’tazili dalam kitab Al-Mu`tamad, bahwa istinbath ini terbagi ke dalam dua bentuk yaitu istinbath dalil-dalil wahyu dan istinbath dalil-dalil akal. Kedua bentuk istinbath ini merujuk kepada beberapa sumber yaitu Al-Qur`an, hadits, ijma` (konsensus para ulama), qiyas (analogi) atau ijtihad akal, dan istidlal (kaidah-kaidah umum syariat Islam tanpa perincian dalil).

Salah satu upaya istinbath yang memungkinkan dapat digunakan untuk mengeluarkan kesimpulan hukum perkawinan sejenis ini adalah melalui qiyas (analogi). Abul Husain memberikan definisi qiyasialah menetapkan fungsi hukum “asal” pada hukum “cabang” sebab terdapatnya kesesuaian dari ‘illah (علة).Dari pengertian ini didapati empat unsur qiyas yaitu asal (اصل), cabang (فرع  ), hukum dari bentuk asal dan cabang (حكم), dan juga ‘illah atau indikator hukum (علة).

Penerapan keempat unsur ini ke dalam hukum perkawinan sejenis adalah hukum liwath (homoseksual) sebagai bentuk asal (اصل) yang diharamkan dan perkawinan sejenis sebagai cabangnya (فرع) yang juga masuk dalam pengharaman. Artinya hukum asal keharamanan perkawinan sejenis adalah hukum haramnya liwath (homoseksual) sebagaimana yang telah menjadi ijma’ (konsensus para ulama). Misalnya menurut Imam Abu Hanifah,  bahwa liwath atau homoseksual diharamkan dan hukumannya adalah ta’zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). Menurut Imam Malik, homoseksual dikategorikan zina dan hukumannya adalah dirajam. Menurut Imam Syafi’i bahwa homoseksual merupakan hubungan seksual yang terlarang, hukumannya adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dicambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah. Sedangkan menurut Imam Hambali, homoseksual dikategorikan zina dan hukumannya adalah seperti hukuman zina.

Adapun ‘illah atau indikator hukum (علة) keharaman hukum perkawinan sejenis adalah karena termasuk  fahisyah (perbuatan keji) dan israf (berlebihan). Indikator hukum (علة) keharamannya ini merupakan bagian dari perilaku kaum homoseksual yang mendatangi laki-laki lewat dubur mereka untuk melepaskan nafsu syahwatnya. Mereka dinisbatkan ke pada kaum Nabi Luth AS yang menyimpang perilaku seksnya yang disebut dengan liwath seperti diceritakan dalam QS. al-A`raf/7: 80-84, sebagai berikut:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia (Luth) dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Selaim ayat di atas, juga terdapat hadits yang memperkuat indikator (علة) keharamannya seperti hadits berikut: “Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina, dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina”. (HR. al-Bayhaqi). Hadits lainnya yaitu: Barangsiapa yang  mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya.(HR. Tirmidzi).

`Illah atau indikator hukum (علة) lainnya adalah khusus di Indonesia bahwa keberadaan pasangan sesama jenis tidak diakui oleh pemerintah atas dasar Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan secara gamblang bahwa perkawinan “adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika “dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sementara itu,  warga negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan sejenis di luar negeri juga tidak dapat mendaftarkan perkawinannya secara resmi di Indonesia karena terganjal oleh Pasal 1 UU Perkawinan. Ditambah lagi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) mewajibkan pelaporan perkawinan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari setelah tanggal perkawinan, dan penjelasan Pasal 34 ayat (1) kembali menegaskan bahwa “perkawinan” hanya dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita.

Berdasarkan pada ketetapan dalil-dalil yang mengharamkan liwath (homoseksual), maka secara qiyas hukum perkawinan sejenis diharamkan. Keharamannya, karena perkawinan sejenis dapat dianalogikan dengan liwath. Hukum asal liwath adalah haram, maka hukum perkawinan sejenis sebagai cabangnya juga menjadi haram. Adapun ‘illah atau indikator hukum (علة) keharamannya sesuai dengan ‘illah (علة) pada liwath yaitu termasuk  fahisyah (perbuatan keji) dan israf (berlebihan).

Editor: IS

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *