Peran Masyarakat dalam Memperkuat Kebhinnekaan dan Merajut Perdamaian

dutadamaisumaterabarat.id

Tidak mengangap bahwa suku, agama dan rasnya (SARA) masing-masing yang paling mulia dari yang lainnya, merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan suatu bangsa. Selama isu ini masih terdapat dalam masyarakat niscaya kebinekaan dan perdamaian tidak akan bisa di capai. Merasa diri yang paling benar dari semua orang adalah suatu fasis. Dari awal penciptaan makhluk di alam semesta ini, perilaku yang paling utama yang menyebabkan terjadinya konflik dan merenggangnya hubungan antara semuanya adalah fasis.

Hal ini banyak di ceritakan dalam berbagai kitab-kitab suci semua agama, aliran atau kepercayaan-kepercayaan tertentu. Adalah penciptaan Adam oleh Tuhan dan di perintahkanlah semua makhluk untuk tunduk kepadanya, namun iblis merasa memiliki kasta yang paling tinggi sehingga merasa gengsi untuk mengakui kelebihan yang lainnya. Dari drama kosmis ini dapat di pastikan bahwa manusia adalah makhluk pilihan yang menjadi pengejawantahan tuhan di bumi. Fungsinya sebagai khalifah atau pemimpin yang menjadikan setiap manusia itu terhormat dan mulia. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang terlahir tidak terhomat meskipun kondisi fisiknya tidak sempurna.

Bacaan Lainnya

Fitrah ini banyak tidak di ketahui masyarakat, meskipun terkadang ketika mereka mengetahuinya namun status sosialnya menjadi penghalang untuk menghargai manusia lainnya. Semuanya ingin tampil demi suatu prestise bukan prestasi (aciefment orientation) sehingga memperkokoh persatuan dan menjaga perdamaian tidak lagi di hiraukan bahkan di abaikan. Dalam konteks memperkuat kebinekaan dan merajut perdamaian adakalanya prestasi yang dikejar masyarakat bukan dari segi materi saja, namun lebih tinggi dari itu yaitu akhlak atau perilaku yang baik. 

Perilaku yang baik akan muncul ketika masyarakat menyadari bahwa dalam dirinya ada bakat untuk berbuat baik yang harus dilatih agar teraktual. Kecerdasan akan terlihat jika di latih dengan pendidikan, kedermawanan akan tampak apabila dilatih dengan berbagi, persatuan akan kelihatan jika dilatih dengan merendahkan ego, bagitu juga kebinekaan akan tewujud jika dilatih dengan menghargai antar sesama. Ber-bhineka sebenarnya membuat masyarakat menjadi lebih banyak mengetahui budaya-budaya yang lain, bukan semakin membatasi diri dan separatis dari yang lainnya. Justru dengan kebinekaan membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak bosan dan monoton. 

Bayangkan betapa membosaankannya jika seluruh masyarakat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini (NKRI) serupa dalam hal pemikiran, tatanan hidup, suku, ras, dan agama. Negara arab misalnya, ketika negara ini disebutkan sontak tergambar di benak seseorang; pakaian gamis, konflik, patrilineal, sukuisme, chauvinisme dan provinsialisme. Di NKRI , ada 1340 suku etinis yang hidup berdampingan, hanya sedikit di temui terjadinya konflik apabila dilihat melalui berita-berita yang di tersebar di berbagai media dalam dan luar negri. Artinya adalah bahwa fitrah bangsa ini ialah menjunjung tinggi persatuan dengan toleransi menjadi idiologi yang tercantum dalam butir pancasila yang ke 3 yang berbunyi; ‘Persatuan Indonesia.’

Tidak dipungkiri memang beberapa konflik kecil kerap juga terjadi, diakibatkan adanya ulah dari beberapa oknum yang ingin mengacak-acak negara ini agar hancur. Sudah dapat dipastikan setiap terjadi konflik di negeri ini tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Kalau diberi nilai berupa angka dari satu hingga sepuluh, negara ini masih mendapat angka delapan-konflik tidak berkepanjangan- dibandingkan dengan negara-negara teluk yang mengalami konfilik berlarut-larut.  Eropa sendiri yang hegemoni Kristen lebih besar menggaungkan islamofobia sampai saaat ini yang tentunya ini adalah konflik agama yang tidak pernah selesai.  

Namun berbeda fenomena itu di indonesia dari pengalaman saya misalnya, saya sendiri pernah merasakan begitu indahnya kebhinnekaan ketika suasana di rumah sakit dimana saya harus dirawat inap pasca operasi satu ruangan dengan pasien yang tidak seagama. Dalam ruangan itu masing-masing keluarga, kerabat dan teman para pasien saling mengunjungi dan mengirimkan doa sesuai keyakinan dan kebudayaannya sendiri. Saat itu juga terjalin komunikasi yang bersahabat diantara semuanya baik antara pasien dengan pasien, pasien dengan keluarga pasien lainnya, bahkan saling membantu untuk meminjamkan barang yang dibutuhkan. Selain itu, saya juga mempunyai sahabat seorang pendeta yang kadang-kadang menginap di rumah apabila beliau lagi ada urusan yang letaknya tidak jauh dari rumah, bahkan dia pun ikut sahur dan berpuasa karena saat itu adalah bulan Ramadan. 

Kenapa suasana keharmonisan itu bisa terlihat begitu indah? Itu Tentu karena adanya saling menghargai dan tidak ada saling mencurigai. Untuk terjalin hubungan itu memang tidak mudah, peran pendidikan dan lingkugan bagian dari faktor untuk menciptakan suasana harmonis itu. Pendidikan di sini tidak dibatasi dengan pendidikan formal saja tetapi pendidikan non formal juga termasuk. Dari 267 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini, faktor paling utama yang sering memicu terjadinya perpecahan di masyarakat adalah agama (ex. tragedi poso Ambon), meyusul kemudian suku (ex. Tragedi sampit di Kalimatan Tengah), dan ras (ex. Kulit hitam sebagai budak di Papua) yang skalanya lebih kecil dibandingkan dengan agama. Dapat dikatakan masyarakat Indonesia 100 % beragama dilihat dari butir pancasila yang pertama yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa.

Namun yang sangat di sayangkan tingkat membaca literatur-literatur terhadap agama masing-masing sangat rendah, ini terbukti dengan masih rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mereka lebih memilih untuk bekerja menjadi karyawan setelah selesai dari pendidikan menengah (SMP/sederajat) dan lanjutan (SMA/sederajat) bahkan yang lebih parahnya lagi ada yang hanya sampai sekolah dasar. Mereka ini sasaran empuk dan sangat rentan di giring kepada pemahaman-pemahaman tertentu oleh seorang oknum tokoh untuk melancarkan aksinya. Dengan membawa isu agama ke permukaan kerapkali intoleransi akan terjadi melalui mereka yang memiliki tingkat baca yang rendah. Mudah sekali menyalahkan kelompok lain di luar dari kelompoknya. Pembakaran rumah ibadah, pembantaian, dan terorisme menjadi ajang dari implementasi total untuk menjalakan ajaran agama.

Selain pendidikan tadi, masyarakat tidak bisa dipisah dari lingkungannya sebab masyarakat adalah anak kandung dari lingkungan. Memang secara genetik masyarakat anak kandung dari orang tuanya, tetapi secara kultural tidak dapat dipungkiri masyarakat adalah produk dari lingkungannya. Dalam hal ini seorang tokoh yang disegani dalam masyarakat perannya sangat penting untuk memberitahukan tentang perbedaan bukan menjadi ajang saling unggul, kalau di pemerintah sudah ada Badan Pengawas Idiologi Pancasila (BPIP) namun di masyarakat sosok seorang tokoh dapat dijakadikan pionir pemersatu masyarakat. Memunculkan kesadaran dalam diri masing-masing sangatlah tidak mungkin dalam hal ini, oleh karena itu adanya tokoh yang disegani tadi bisa menciptakan perdamaian.        

Dengan perkembangan teknologi yang canggih mobilisasi masyarakat sangat cepat sekali terutama dalam komunikasi elektronik. Namun perkembangan itu dibalik kecanggihannya terdapat wadah pemecah belah persatuan dengan cara meyebarkan suatu berita bohong atau yang disebut juga dengan hoax. Banyak kasus yang terjadi di bangsa ini gara-gara menyebarkan berita bohong atau hoax yang membuat geger bangsa, apalagi pesan itu di bungkus dengan isu SARA. Menjelang pemilu saja contohnya masyarakat terpecah ke dalam suasana politik yang tidak karu-karuan. Mereka terbagi kepada dua golongan dengan sebutan nama 01 dan 02 atau juga ‘CEBONG’ dan ‘KAMPRET.’ Padahal kalau direnungi tokoh politik yang mereka bela itu santai saja tidak terjadi kegaduhan antara keduanya, justru yang membuat kegaduhan adalah masyarakat itu sendiri disebabkan adanya hoax di media sosial yang disebarkan oleh seorang oknum.

Cerdas dalam bermedia sosial merupakan peran yang sangat signifikan dalam masyarakat untuk menyikapi hal ini, melihat karakter masyarakat di bangsa ini adalah masyarakat yang mudah kagum dan kagetan. Saya sendiri meyaksikan terjadinya tindakan kriminal masyarakat kagum dan kagetan ini pada masa-masa pemilu itu. Mereka menyuruh buka kaos orang-orang yang memakai kaos tokoh politiknya di tengah jalan, saya juga pernah tersudutkan di komunitas ketika mendengarkan ceramahnya ustadz Abdul Somat padahal beliau tidak secara eksplisit menyebutkan langsung siapa pilihan tokoh politiknya.

Baru-baru ini juga masyarakat mudah kagum ini rela menjadi pengikut tokoh-tokoh yang memakai atribut-atribut ala kerajaan seperti Keraton Agung Sejagat, atribut ala militer seperti Sunda Empire, atribut kiai seperti kanjeng Dimas Taat Pribadi dan banyak lagi muncul yang aneh-aneh membuat komunitas sendiri-sendiri yang secara implisit memiliki potensi untuk memisahkan kelompoknya dari NKRI. Seharusnya organisasi-organisasi kemasyarakatan harus jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) nya dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan pokok yang berdasarkan idiologi pancasila. Klaupun nantinya di dapati organisasi masyarakat yang melakukan makar meski di dalam Ad/Art nya tercantum ketentuan pokoknya berdasarkan idiologi pancasila, maka organisasi tersebut dinyatakan melanggar hukum dan dengan mudah dapat dibubarkan demi menjaga perdamaian masyarakat.

Menghormati kemanusian juga merupakan peran yang harus di junjung masyarakat dalam mewujudkan perdamaian masyarakat yang bernegara. Pasalnya dengan menghormati kemanusian, persaudaran bangsa akan tetap stabil meskipun tidak bersaudara secara iman karena masyarakat kita primordial nya adalah berbineka. Agama apapun silahkan dalam menjalankan praktik agamanya masing-masing dan kewajiban konstitusi melindungi setiap masyarakat dalam melaksanakan ibadahnya, dengan catatan tidak mencampuri dalam ranah ritus dan segala yang bersangkutan denganya. Begitu juga tindakan apapun yang menjadi keniscayaan dalam berbudaya silahkan untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Fakta di lapangan yang sering terjadi, bahwa masyarakat tidak bisa menerima sedikit perbedaan dalam pemikiran-pemikiran dari individu yang agak nyentrik, misalnya saja gagasan tentang pluralisme agama. Gagasan ini menganggap setiap ajaran agama itu sama dengan tujuan mengajarkan kebaikan, namun sebagian masyarakat belum bisa sepenuhnya menerima gagasan itu. Melihat masyarakat di bangsa ini yang mayoritasnya adalah muslim terbesar di dunia, sering sekali mereka yang awam mengenai hal ini sangat menentang dan berimbas kepada retaknya perdamaian, kesatuan dan keutuhan negara. Muncullah gerakan-gerakan separatis yang mengingankan negara sesuai dengan konsep yang di inginkan agama.

Baru baru ini juga masyarakat heboh dengan pernyataan Yudian Wahyudi ketua BPIP tentang musuh terbesar pancasila adalah agama, di susul kemudian dengan pernyataannya yang mengganti salam dalam publik dengan salam pancasila. Semua media sosial membuat heboh dan gaduh dengan membuat meme dalam youtube yang menurut saya para nitizen salah dalam menafsirkan atau menangkap pemahaman yang di sampaikan ketua BPIP tesebut. Semula pernyataannya untuk memudahkan menyapa orang banyak ketika bicara di depan publik dengan menggunakan satu salam yaitu salam pancasila menjadi penyapaan secara perorangan.

Begitu juga dengan pernyataanya mengenai musuh terbesar pancasila adalah agama, dikarenakan melihat terjadi konflik yang sangat masif dari masyarakat-masyakat di beberapa wilayah yang melakukan kekerasan atas nama agama. Pembakaran rumah ibadah, konflik komunal poso, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Mujahidin Islam Timur (MIT) semuanya ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi atas nama agama. Peran selanjutnya yang harus dijunjung tinggi masyarakat adalah keadilan. Semua lini harus terlibat dalam menerapkan keadilan dalam aspek kehidupan, tidak pandang bulu apakah itu kaum elit atau bukan, borjuis atau proletar, pejabat atau rakyat. Sering terjadi di masyarakat karena kebencian atau kesukaan terhadap suatu kelompok masyarakat lainnya membuat berlaku tidak adil. 

Keadilan ini merupakan hukum alam yang tidak ada tawar menawar dalam pelaksanaannya. Masih terasa berat bangsa ini untuk menjalankan keadilan untuk semua masyarakatnya karena masyarakat itu sendri, karena bangsa hanya suatu perangkat yang digunakan segenap masyarakat didalamnya. Banyak terjadi ketidak adilan yang dijalankan masyarakat di dalam mengambil suatu tindakan yang tidak sedikit bahkan hampir semua masyakat di NKRI. Salah satu bentuk ketidak adilan itu ialah, terasa berat bagi setiap individu ketika dirinya di beri kritikan oleh orang lain, mungkin ada benarnya dalam suatu pameo yang mengatakan ‘kuman diseberang lautan kelihatan sedangkan gajah bertengger di pelupuk mata tidak kelihatan.’ Kadangkala dalam menjalankan kehidupan ini kita lebih mengutamakan sebjektivitas dibanding objektivitas dalam melihat kesalahan. 

Tindakan itu tentu tidak adil sebab manusia adalah tempat dari semua kesalahan, tidak ada satu manusiapun yang tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Justru terbentuknya sistem demokrasi dalam bangsa ini tujuannya adalah untuk memantau kesalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam segi undang-undang di masyarakat, hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah padahal supremasi hukum adalah keadilan-semua masyarakat sama di mata hukum-realita di lapangan undang-undang hanya berlaku pada masyarakat yang tidak punya kekuasaan. Misalnya saja kurungan penjara bagi seorang koruptor dan maling ayam sudah sangat jauh berbeda, baik dari segi fasilitas, perlakuan sipir kepada napi dan hak-hak para napi.    

Berbeda lagi dengan ketidakadilan dalam dunia pendidikan kerena saya sendiri berkecimpung dalam hal ini. Dalam penyelenggarakan calon pegawai negeri sipil (CPNS) misalnya, untuk seorang pendidik yang memasuki instansi pendidikan pemerintah, tidak ada kejelasan perbedaan soal-soal antara peserta yang disiplin keilmuannya dalam rumpun agama (ex. Usuludin, fiqih, hadis, tafsir dsb) dan peserta yang disiplin keilmuannya umum (matematika, fisika, kimia, biologi dsb). Dalam Tes Intelegensia umum (TIU), bentuk soal lebih banyak porsinya kepada disiplin keilmuan umum, tidak ada sama sekali di munculkan   soal disiplin keilmuan rumpun agama. Seolah mereka yang memiliki disiplin keilmuan agama dipaksa harus menjawab soal-soalnya yang bukan bidangnya.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) no 20 tahun 2003 pun terjadi deskriminasi antara instansi pendidikan nasional dengan pesantren yang di anak tirikan dalam penyelenggara pendidikan. Pasal 1 ayat 4 yang mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN di peruntukkan hanya kepada lembaga yang terintegrasi dengan Sisdikas, pesantren samasekali tidak mendapat bagian dari alokasi dana tersebut. Baru pada oktober 2019 pesantren diakui sebagai penyelenggara pendidikan nasional yang dirumuskan di DPR dan di sahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober, itu pun masih terjadi ketidakadilan dalam hal alokasi dana yang di cantumkan dalam pasal 48 bab 5 terkait Undang-undang Pesantren.

Dan banyak lagi kasus-kasus lain tentang ketidakadilan ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam esai ini. Akhir dari kesimpulan tulisan saya sebenarnya ingin mereview ulang bahwa peran masyarakat dalam memperkuat kebinekaan dan merajut perdamaian sebenarnya sudah tergambar dalam butir-butir pancasila. Butir-butir pancasila itu sudah panjang lebar saya tuliskan dalam esai ini beserta dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan pancasila itu. Andai saja pancasila itu sudah menjadi kesadaran dalam sanubari masyarakat sudah barang tentu memperkuat kebinekaan dan merajut perdamaian akan tercapai dengan sendirinya.[]

Editor: AMN    

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *