Ketika Manusia Diperjualbelikan Layaknya Komoditas
Globalisasi dan migrasi internasional membuka peluang ekonomi, tetapi juga menyimpan ancaman perdagangan orang (human trafficking). Kejahatan ini menjadikan kerentanan manusia sebagai sumber keuntungan melalui eksploitasi seksual, kerja paksa, penipuan perekrutan, dan berbagai bentuk perampasan kebebasan. Laporan International Labour Organization (ILO), Walk Free, dan International Organization for Migration (IOM) memperkirakan bahwa pada 2021 terdapat 49,6 juta orang dalam kondisi perbudakan modern, terdiri atas 27,6 juta orang dalam kerja paksa dan 22 juta orang dalam perkawinan paksa (Global Estimates of Modern Slavery, n.d.).
Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kontribusi Al-Qur’an dalam merespons eksploitasi manusia kontemporer. Salah satu ayat yang relevan ialah QS. An-Nur [24]: 33, yang melarang pemaksaan budak perempuan untuk melakukan pelacuran demi keuntungan duniawi serta mendorong pembentukan perjanjian pembebasan budak. Meskipun konteks historis ayat ini berbeda dari perdagangan manusia modern, keduanya dapat dipertemukan melalui persoalan pemaksaan, ketimpangan kuasa, dan eksploitasi demi kepentingan ekonomi.
Artikel ini menggunakan pendekatan double movement Fazlur Rahman untuk mengidentifikasi prinsip moral ayat dan mengaktualisasikannya dalam konteks perdagangan manusia. Teori pilihan rasional James S. Coleman digunakan sebagai perspektif pendukung untuk menjelaskan kepentingan ekonomi dan mekanisme sosial yang memungkinkan eksploitasi berlangsung.(Coleman 1990)
Konteks Sosio-Historis QS. An-Nur [24]: 33
- An-Nur [24]: 33 memuat larangan:
وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.”
Frasa wa-lā tukrihū menunjukkan larangan melakukan pemaksaan, sedangkan al-bighā’ merujuk pada pelacuran dalam konteks ayat. Adapun litabtaghū ‘araḍa al-ḥayāti al-dunyā menyingkap motif material pelaku, yakni memperoleh keuntungan duniawi melalui eksploitasi seksual. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya membicarakan perilaku seksual, tetapi juga mengkritik penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan dari penderitaan orang lain.(Ibn Kathir, n.d.)
Ibn Kathir menghubungkan ayat tersebut dengan praktik pemilik budak yang memaksa budak perempuan melakukan pelacuran dan mengambil penghasilannya. Ia juga mengutip riwayat yang mengaitkan sebab turunnya ayat dengan ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul (Ibn Kathir, n.d.). Riwayat tersebut perlu disajikan secara hati-hati karena terdapat variasi nama dan rincian dalam sumber-sumber tafsir.(Ibn Kathir, n.d.)
Selain melarang eksploitasi seksual, ayat ini membicarakan mukātabah, yaitu perjanjian pembebasan budak melalui pembayaran yang disepakati, serta anjuran memberikan bantuan finansial. Dua dimensi tersebut memperlihatkan orientasi preventif terhadap pemaksaan dan orientasi emansipatoris terhadap ketergantungan. Namun, ayat ini tidak secara langsung merumuskan keseluruhan sistem penghapusan perbudakan modern. Relevansinya terletak pada prinsip etis yang dapat dikembangkan melalui pembacaan kontekstual.
Gerak Ganda Fazlur Rahman: Dari Konteks Historis menuju Prinsip Moral
Dalam Islam and Modernity, Fazlur Rahman mengembangkan metode double movement untuk menghubungkan pemahaman historis terhadap Al-Qur’an dengan perumusan prinsip moral yang relevan bagi persoalan kontemporer. Metode ini terdiri atas dua gerakan (Rahman 1982):
Pertama, gerakan dari masa kini menuju konteks pewahyuan. Penafsir merekonstruksi situasi sosial, relasi kekuasaan, dan persoalan yang direspons Al-Qur’an. Dalam QS. An-Nur [24]: 33, terdapat tiga unsur utama: ketimpangan kuasa antara pemilik dan budak perempuan, eksploitasi tubuh untuk menghasilkan keuntungan, serta pemaksaan terhadap kehendak korban. Penutup ayat yang menyebut pengampunan dan kasih sayang Allah setelah pemaksaan juga memberikan dasar untuk membedakan korban dari pihak yang memaksanya.
Dari konteks tersebut, persoalan moral yang dikritik ayat dapat dirumuskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan melalui pemaksaan manusia. Rumusan ini merupakan hasil interpretasi terhadap ayat, bukan kutipan langsung dari teori Rahman.
Kedua, gerakan dari prinsip moral menuju realitas kontemporer. Prinsip yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengevaluasi perdagangan manusia modern. Setidaknya terdapat tiga orientasi etis yang relevan: penolakan terhadap pemaksaan, kritik terhadap keuntungan yang diperoleh melalui eksploitasi, dan dukungan terhadap pembebasan manusia dari relasi yang menindas (Rahman 1982).
Dalam konteks masa kini, prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengkritik perekrutan tenaga kerja melalui penipuan, penyekapan, ancaman, eksploitasi seksual, dan kerja paksa. Penerapan ini tidak berarti menyamakan seluruh bentuk perbudakan historis dengan perdagangan manusia modern. Sebaliknya, metode gerak ganda memungkinkan pesan moral Al-Qur’an dikembangkan dengan tetap memperhatikan perbedaan konteks sosial dan hukum.
Teori Pilihan Rasional Coleman dan Mekanisme Eksploitasi
James S. Coleman melalui Foundations of Social Theory menjelaskan tindakan sosial dengan memperhatikan aktor, kepentingan, sumber daya, dan struktur hubungan yang memengaruhi pilihan. Perspektif ini membantu menerangkan bagaimana perdagangan manusia dapat berlangsung melalui interaksi antara pelaku yang mengejar keuntungan dan korban yang berada dalam kondisi rentan (Coleman 1990).
Pelaku dapat memanfaatkan ketimpangan informasi dan keterbatasan kesempatan kerja untuk merekrut korban melalui janji gaji tinggi atau pekerjaan yang tampak sah. Sementara itu, korban mungkin menerima tawaran tersebut karena membutuhkan penghasilan atau ingin memperbaiki kehidupan keluarga. Keputusan awal ini tidak berarti korban menyetujui penipuan, penyekapan, kekerasan, atau eksploitasi yang terjadi kemudian.
Integrasi Coleman dan Rahman menghasilkan pembagian fungsi analitis. Coleman membantu menjelaskan mekanisme kepentingan dan sumber daya yang mempertahankan eksploitasi, sedangkan Rahman menyediakan kerangka untuk merumuskan dan menerapkan prinsip moral Al-Qur’an. Dengan demikian, perdagangan manusia dapat dipahami sekaligus sebagai persoalan sosial-ekonomi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.
Implikasi Kemanusiaan dan Perlindungan Korban
Pembacaan QS. An-Nur [24]: 33 memperoleh penguatan dari hadis riwayat al-Bukhari yang mengecam orang yang menjual manusia merdeka dan mengambil hasil penjualannya, serta orang yang mempekerjakan buruh tanpa memberikan upahnya secara semestinya (ibn Ismail, n.d.). Hadis tersebut memperluas refleksi dari eksploitasi seksual menuju pelanggaran kebebasan dan hak ekonomi manusia.
Dalam konteks Indonesia, orientasi etis tersebut dapat didialogkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Al-Qur’an menyediakan landasan moral untuk menolak pemaksaan dan eksploitasi, sedangkan hukum nasional menetapkan kerangka tindak pidana, penegakan hukum, dan perlindungan korban.
Implikasinya meliputi pencegahan melalui pendidikan masyarakat, verifikasi tawaran pekerjaan, penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan orang, serta pemulihan korban melalui bantuan hukum, dukungan psikososial, dan pemberdayaan ekonomi. Korban perlu diperlakukan sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, bukan sebagai pihak yang disalahkan atas eksploitasi yang dialaminya.
Catatan Akhir
QS. An-Nur [24]: 33 memberikan landasan moral untuk mengkritik pemaksaan dan pencarian keuntungan melalui eksploitasi manusia. Melalui double movement Fazlur Rahman, konteks historis ayat dapat dihubungkan dengan persoalan perdagangan manusia modern melalui prinsip penolakan terhadap pemaksaan, perlindungan martabat manusia, dan pembebasan dari relasi yang menindas. Teori pilihan rasional Coleman melengkapi analisis dengan menjelaskan kepentingan dan mekanisme sosial yang memungkinkan eksploitasi berlangsung.
Kontribusi pendekatan ini terletak pada upayanya menghubungkan tafsir Al-Qur’an dengan persoalan kemanusiaan tanpa mengabaikan kekhasan historis teks. Dengan demikian, pesan Al-Qur’an tidak berhenti sebagai norma individual, tetapi dapat menjadi dasar refleksi kritis bagi perlindungan korban, penegakan hukum, dan pembentukan tatanan sosial yang menghormati kebebasan manusia.
Daftar Pustaka
Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory. MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Global Estimates of Modern Slavery. n.d.
Ibn Kathir, Isma’il ibn ’Umar. n.d. Tafsir Al-Qur’an al-Azim. https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya33.html.
Ismail, Muhammad ibn. n.d. Sahih Al-Bukhari. https://sunnah.com/bukhari:2227.
Rahman, Fazlur. 1982. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. University of Chicago Press.





