Apakah hubungan seksual otomatis menjadi etis hanya karena dua orang sudah menikah? Pertanyaan yang tampak sederhana ini justru menggugat cara kita memahami hak dan kewajiban suami-istri yang melingkupi kehidupan berislam dewasa ini. Dalam Sexual Ethics and Islam, sarjana Muslim Kecia Ali membedakan keabsahan hukum (sexual legality) dari kepantasan moral (sexual morality). Akad dapat menjadikan suatu hubungan sah, tetapi tidak otomatis menjamin bahwa hubungan itu berlangsung tanpa paksaan, ketakutan, atau ketimpangan kuasa (Ali, 2006: 151–157).
Bayangkan seorang istri menolak hubungan seksual karena sakit, kelelahan, atau tidak menghendakinya, lalu penolakannya dianggap bukti ketidaktaatan. Apakah menikah berarti menyerahkan hak untuk berkata “tidak”? Kegelisahan inilah yang membawa kita pada satu kata dalam QS. An-Nisā’ [4]:34: qānitāt. Kata yang kerap dipakai untuk menggambarkan istri salehah itu perlu dibaca kembali, bukan untuk menghapus tanggung jawab perkawinan, melainkan untuk bertanya: siapa sebenarnya yang menjadi tujuan ketaatan, dan di mana batasnya?
Siapa yang Berhak Ditaati dalam Relasi Perkawinan?
Dalam QS. An-Nisā’ [4]:34, perempuan saleh digambarkan sebagai qānitāt dan ḥāfiẓāt lil-ghayb. Kata qānitāt kerap diterjemahkan ‘istri-istri yang taat’, lalu diberi tambahan tidak tertulis: taat kepada suami. Padahal, setelah kata qānitāt, teks Al-Qur’an tidak secara eksplisit menyebut li-azwājihinna; ‘kepada suami mereka’. Tentu konteks ayat berbicara mengenai hubungan rumah tangga karena terdapat qiwāmah, tanggung jawab nafkah, hingga nushūz. Namun konteks perkawinan tidak otomatis menutup pertanyaan mengenai kepada siapa ketaatan itu terutama diarahkan (Ali, 2006; 117–120).
Akar kata qānitāt adalah ق ن ت (q–n–t). Bentuk tunggal femininnya qānitah (قَانِتَةٌ), bentuk jamak femininnya qānitāt (قَانِتَاتٌ), sedangkan konsep tindakannya dikenal sebagai qunūt (قُنُوتٌ). Tiga kamus klasik memperlihatkan lapisan makna yang lebih luas daripada kepatuhan istri. Ibn Fāris dalam Maqāyīs al-Lughah merumuskan akar ini sebagai ‘ketaatan dan kebaikan dalam agama’ (طَاعَةٍ وَخَيْرٍ فِي دِينٍ) (Ibn Fāris, 1979, jil. 5; 31). Al-Rāghib al-Aṣfahānī dalam al-Mufradāt menerangkan qunūt sebagai ketekunan dalam ketaatan disertai ketundukan (لُزُومُ الطَّاعَةِ مَعَ الْخُضُوعِ) (al-Rāghib al-Aṣfahānī, 1412 H, entri “قنت”). Sedangkan Ibn Manẓūr dalam Lisān al-‘Arab juga menegaskan bahwa ketaatan adalah makna dasarnya (Ibn Manẓūr, 1414 H, entri “قنت”).
Tetapi kamus tidak boleh dipilih separuh. Lisān al-‘Arab juga mencatat penggunaan qanatat al-mar’atu li-ba‘lihā (قَنَتَتِ الْمَرْأَةُ لِبَعْلِهَا), tentang perempuan yang patuh kepada suami (Ibn Manẓūr, 1414 H, entri “قنت”). Artinya, makna marital bukan karangan belaka; ia memang terdapat dalam pemakaian bahasa Arab. Yang perlu dibaca kembali adalah klaim bahwa makna tersebut merupakan satu-satunya kemungkinan, lebih jauh lagi, ia setara dengan perintah penyerahan tubuh tanpa syarat. Al-Qur’an sendiri memakai keluarga kata ini dalam berbagai situasi.
Kecia Ali kemudian membandingkan dengan diksi lain di beberapa surah; QS. Al-Aḥzāb [33]:35 menyandingkan al-qānitīn wa al-qānitāt: laki-laki dan perempuan yang taat. QS. Al-Taḥrīm [66]:12 menyebut Maryam termasuk al-qānitīn, menggambarkan keteguhan pengabdiannya kepada Allah, bukan kepatuhan kepada seorang suami. QS. Al-Baqarah [2]:238 memerintahkan wa qūmū lillāhi qānitīn, berdiri dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah dalam salat. Barulah dalam QS. An-Nisā’ [4]:34, qānitāt tampil di tengah pembicaraan perkawinan. Seluruh pemakaian ini menunjukkan satu hal sederhana: objek ketaatan tidak dapat diputuskan dengan menerjemahkan satu kata secara terisolasi (Ali, 2006; 119–120).
Penafsiran Mengkristal menjadi Hukum bagi Tubuh Perempuan
Persoalan perkawinan dalam tradisi tafsir klasik tidak dapat dipandang sebagai wacana yang sepenuhnya seragam. Setiap mufasir memiliki penekanan dan argumentasi tersendiri dalam memahami relasi suami-istri, terutama menyangkut batas ketaatan, hak, dan kewajiban dalam perkawinan. Misalnya, Al-Ṭabarī dalam Jāmi‘ al-Bayān menjelaskan qānitāt sebagai perempuan yang taat kepada Allah sekaligus suaminya. Dengan kata lain, ketaatan kepada suami masuk dalam penjelasan tafsir, tetapi orientasi kepada Allah tidak hilang (al-Ṭabarī, 1955, jil. 8; 294–296).
Atau Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghayb yang mengajukan dua kemungkinan: qānitāt dapat menunjuk ketaatan kepada Allah, sedangkan ḥāfiẓāt lil-ghayb terkait pemeliharaan hak suami; atau kedua yakni qānitāt menunjuk ketaatan istri ketika suami hadir (di rumah). Al-Rāzī kemudian lebih menekankan kewajiban marital (al-Rāzī, 1999, jil. 10, hlm. 71). Dua contoh di atas, menunjukkan bahwa mufasir mengarahkan objek ketaatan kepada dua sosok; Tuhan dan suami sang istri. Namun benarkah demikian?
Ada lapisan diksi dan kalimat yang menarik dalam surat ini. Secara struktur frasa, kalimat fa al-ṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātun lil-ghayb, qānitāt dan ḥāfiẓāt adalah dua keterangan tentang perempuan saleh. Yang perlu kita cermati, secara gramatikal, suami tidak muncul sebagai objek langsung kata qānitāt. Selain itu, frasa bimā ḥafiẓa Allāh tidak hanya dibaca sebagai sesuatu yang wajib dijaga istri. Dalam salah satu penjelasan gramatikal yang dicatat oleh al-Samīn al-Ḥalabī, ia juga dapat dimaknai sebagai ‘menunjuk penjagaan Allah terhadap perempuan’. Perspektif ini sangat penting, karenanya perempuan dalam ayat bukan semata pihak yang dibebani kewajiban, melainkan juga pihak yang patut dilindungi (al-Samīn al-Ḥalabī, 1986, jil. 3; 670–671).
Akad Nikah Bukan Surat Kuasa Atas Tubuh
Ketegangan dalam beragama, sebenarnya muncul ketika tafsir mengenai ketaatan bertemu dengan bangunan fikih perkawinan. Dalam sebagian rumusan hukum klasik, nafkah (nafaqah) merupakan kewajiban suami, sementara pemenuhan akses seksual (tamkīn) diposisikan sebagai kewajiban istri. Penolakan dalam keadaan tertentu lalu dapat diperbincangkan melalui kategori nushūz. Namun susunan hak ini bukan lahir dari tafsir qānitāt saja yang mengandaikan ketaatan istri dan kesalehannya; ia terbentuk melalui penalaran fikih atas akad, hadis, dan relasi sosial pada masanya (Ali, 2006; 9–13).
Untuk memahami persoalan ini, Kecia Ali mengajak kita menelusuri bagaimana hak seksual suami dan istri dirumuskan dalam fikih klasik. Salah satu konsep yang dibahasnya adalah milk al-nikāḥ, yakni kewenangan seksual tertentu yang diperoleh suami melalui akad perkawinan. Konsep ini bukan berarti suami memiliki seluruh pribadi istrinya. Namun, persoalan muncul ketika akad nikah dipahami sebagai dasar bagi suami untuk menuntut hubungan seksual, sementara kehendak dan persetujuan istri tidak memperoleh perhatian yang setara.
Dalam konstruksi demikian, hubungan seksual lebih banyak dilihat sebagai hak suami dan kewajiban istri, bukan sebagai hubungan yang membutuhkan kerelaan kedua belah pihak. Di sinilah kritik Kecia Ali menjadi penting: sesuatu yang dianggap sah menurut hukum perkawinan belum tentu dapat dibenarkan secara moral. Sebab, keabsahan akad tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada seseorang untuk mengabaikan kehendak, kebebasan, dan martabat pasangannya (Ali, 2006; 9–13).
Perbedaan antara keabsahan hukum dan pertimbangan etis bukan hanya persoalan konseptual, melainkan berkonsekuensi dalam kehidupan perkawinan. Sesuatu yang secara hukum dipandang sebagai hak, tidak serta-merta dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan kehendak dan kondisi pasangan. Dalam konteks hubungan seksual, misalnya, hak yang lahir dari akad perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan ancaman, tekanan, atau pemaksaan. Tentu tidak setiap penafsiran tentang ketaatan istri mengarah pada pembenaran kekerasan. Namun, persoalan muncul ketika ketaatan dipahami sebagai kewajiban tanpa batas, seolah-olah perkawinan telah memberikan kewenangan mutlak kepada suami atas tubuh istrinya. Dalam situasi demikian, perempuan berisiko kehilangan ruang untuk menyatakan kehendak, termasuk ketika ia tidak menginginkan hubungan seksual (Ali, 2006; 151–157).
Berangkat dari persoalan tersebut, pembacaan etika seksual menjadi penting untuk meninjau kembali batas-batas otoritas dalam perkawinan. Jika fikih memberikan kerangka mengenai hak dan kewajiban, etika mengajak kita mempertanyakan bagaimana hak dan kewajiban itu dijalankan secara adil. Dalam kerangka pemikiran Kecia Ali, terdapat beberapa prinsip yang dapat dikembangkan untuk menilai kualitas hubungan dalam perkawinan.
Pertama, persetujuan yang bermakna (meaningful consent), yakni persetujuan yang diberikan secara sadar dan bebas dari ancaman, sehingga setiap pasangan memiliki ruang untuk menerima maupun menolak. Kedua, kesalingan (mutuality), yang menempatkan hubungan suami-istri sebagai relasi dua individu dengan kebutuhan, kehendak, dan hak yang sama-sama perlu dihormati, bukan pemenuhan kewajiban salah satu pihak. Ketiga, keadilan tanpa pemaksaan (justice and non-coercion), yang menegaskan bahwa otoritas dalam perkawinan tidak dapat digunakan untuk menekan pasangan, termasuk melalui legitimasi ayat Al-Qur’an. Keempat, kasih sayang dan kepedulian (compassion and care), yang menghendaki agar perkawinan tidak berhenti pada pemenuhan hak secara formal, tetapi juga menghadirkan penghormatan, kepekaan, dan tanggung jawab terhadap kondisi pasangan (Ali, 2006; 151–157).
Prinsip-prinsip itu bukan antitesis Al-Qur’an. QS. An-Nisā’ [4]:19 mengajarkan mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. QS. Al-Rūm [30]:21 mengaitkan perkawinan dengan mawaddah dan raḥmah. Jika kedua ayat ini sungguh dipertimbangkan, sulit mempertahankan anggapan bahwa tugas moral istri adalah selalu menyerahkan ketaatannya, sedangkan tugas moral suami cukup mengajukan klaim atas haknya. Artinya, tanggung jawab dua orang tidak boleh didefinisikan dengan menghapus suara salah satunya.
Pada akhirnya, pembacaan Kecia Ali membuka kemungkinan untuk mengembalikan makna qānitāt pada orientasi religiusnya yang paling mendasar, yakni ketaatan kepada Allah, bukan kepatuhan mutlak kepada suami. Dalam kerangka ini, kesalehan perempuan tidak lagi diukur dari sejauh mana ia tunduk pada kehendak laki-laki, melainkan dari hubungannya dengan Allah sebagai subjek moral yang memiliki kehendak, kebebasan, dan martabat (Ali, 2006; 119–123). Bahkan, frasa ḥāfiẓāt lil-ghayb bimā ḥafiẓa Allāh dalam QS. An-Nisā’ [4]:34 membuka ruang pemaknaan yang lebih menarik. Sebagaimana salah satu kemungkinan gramatikal yang dijelaskan al-Samīn al-Ḥalabī, ungkapan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap perempuan (al-Samīn al-Ḥalabī, 1986, jil. 3; 670–671).
Artinya, perempuan tidak semata-mata dibebani kewajiban menjaga hak suami, tetapi juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan yang dijamin Allah, termasuk melalui tanggung jawab suami dalam perkawinan. Pembacaan ini memang merupakan pengembangan interpretatif, daya tawar Kecia Ali perlu kita gunakan sebagai langkah kesadaran awal; jika ketaatan perempuan berorientasi kepada Allah, maka otoritas suami tidak mungkin ditempatkan melampaui prinsip keadilan dan perlindungan yang dikehendaki-Nya. Perkawinan dengan demikian bukanlah hubungan antara pihak yang berhak menguasai dan pihak yang berkewajiban tunduk, melainkan ikatan tanggung jawab yang menuntut penghormatan terhadap kehendak dan martabat kedua pasangan.
Catatan Akhir
Barangkali, sudah saatnya kita berhenti menjadikan ketaatan istri sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan perkawinan. Sebab, persoalan terpenting bukan melihat apakah seorang perempuan telah menjalankan kewajibannya, melainkan apakah perkawinan juga menjamin hak, keselamatan, dan kebebasannya sebagai manusia (?) Melalui etika seksual Kecia Ali, kita diajak memahami bahwa hubungan yang sah secara hukum belum tentu adil secara moral. Karena itu, pembacaan qānitāt sebagai ayat yang potensial disalahpahami, utamanya saat bertemu dengan paradigma Fikih, perlu dibaca secara lebih hati-hati.
Maka, penafsiran qānitāt sebagai ketaatan kepada Allah menawarkan arah penafsiran yang lebih berpihak pada martabat perempuan, sementara ḥāfiẓāt lil-ghayb bimā ḥafiẓa Allāh dapat dibaca dengan memperhatikan dimensi perlindungan Allah yang semestinya diwujudkan dalam tanggung jawab suami, bukan melalui penguasaan atas tubuh istrinya (Ali, 2006; 119–123). Tawaran ini tidak seharusnya disalahpahami sebagai subjek yang menghapus hak dan kewajiban perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, pembacaan seperti ini seharusnya tidak dicurigai sebagai produk barat, namun sebagai upaya kritis atas legitimasi agama yang kaku. Bagaimanapun, kesalehan tidak seharusnya menuntut seseorang kehilangan kehendaknya sendiri. Sebab, akad nikah adalah ikatan tanggung jawab dan kasih sayang, bukan surat kuasa yang memberikan hak tanpa batas atas tubuh perempuan.





