Dalam tulisannya, “Khamr dalam Al-Qur’an: Analisis Historis dan Teologis di Mata Para Mufasir,” Roma Wijaya membuka pembahasan dengan mazhab Hanafi. Pilihan itu menarik. Pembaca seperti dipancing untuk bertanya: adakah mazhab dalam Islam yang membolehkan minuman memabukkan? Sayangnya, pintu yang sempat dibuka itu segera ditutup kembali.
Melalui al-Nasafi, al-Maturidi, Fakhruddin al-Razi, dan al-Alusi, pembahasan diarahkan menuju pelarangan total. Perbedaan antarmufasir akhirnya menjadi variasi penjelasan atas kesimpulan yang sama: khamr diharamkan karena merusak akal, menimbulkan permusuhan, menghalangi manusia dari mengingat Allah, dan membuat salat terbengkalai.
Kesimpulan tersebut tidak keliru, tetapi menyisakan bagian penting dari kontestasi. Para ulama bukan hanya berselisih mengenai tahapan pengharaman khamr. Mereka juga memperdebatkan apa yang disebut khamr, apakah semua minuman beralkohol termasuk di dalamnya, apakah larangan berlaku pada cairannya atau keadaan mabuknya, serta apakah sedikit minuman yang tidak menghilangkan kesadaran dihukumi sama dengan jumlah yang memabukkan.
Sejumlah pemikir Muslim kontemporer bahkan mempersoalkan penerjemahan ijtanibūhu sebagai pengharaman mutlak. Mereka tidak serta-merta membolehkan orang bermabuk-mabukan, tetapi menolak mengatakan bahwa Al-Qur’an secara eksplisit memasukkan khamr ke dalam kategori ḥarām. Dari sinilah pintu yang ditutup Roma dapat dibuka kembali: bukan untuk tergesa-gesa menyatakan khamr halal, melainkan untuk memeriksa bagaimana perintah “jauhilah” dirumuskan menjadi hukum “haram” dan siapa yang berwenang melakukan perumusan itu.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada tafsir dan fatwa di dunia Arab. Di Indonesia, khamr diharamkan oleh otoritas keagamaan, tetapi minuman beralkohol tidak sepenuhnya dilarang negara. Ia diproduksi, diedarkan, dikenai cukai, dan dijual secara terbatas. Di sejumlah daerah, arak, tuak, ciu, sopi, dan cap tikus juga hidup sebagai bagian dari tradisi, ritual, pariwisata, pergaulan, atau sumber penghidupan.
Ketegangan ini membuat Indonesia menjadi medan yang penting untuk melihat perubahan kategori tersebut. Sebotol minuman dapat ditolak sebagai khamr oleh lembaga keagamaan, diizinkan sebagai produk berizin oleh pemerintah, dan dipertahankan sebagai bagian dari identitas lokal oleh masyarakat yang memproduksinya turun-temurun hingga hari ini.
Cairan yang dalam bahasa fatwa disebut haram dapat menjadi barang legal-terbatas dalam bahasa negara, komoditas dalam bahasa pasar, dan warisan budaya dalam bahasa masyarakat setempat. Karena itu, perdebatan khamr tidak hanya menyangkut isi gelas. Ia juga menyangkut kuasa untuk memberi nama, menetapkan hukum, dan menentukan maknanya ketika memasuki kehidupan masyarakat Indonesia.
Empat Ayat dan Satu Kesimpulan yang Dianggap Pasti
Pembicaraan Al-Qur’an mengenai minuman memabukkan tidak turun dalam satu hentakan. QS. al-Naḥl ayat 67 menyebut sakaran dan rizqan ḥasanan sebagai dua hasil olahan kurma dan anggur, tanpa menyebut kata khamr ataupun larangan langsung. QS. al-Baqarah ayat 219 kemudian mengakui adanya manfaat dalam khamr dan perjudian, tetapi menegaskan bahwa dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
Pembatasan yang lebih jelas muncul dalam QS. al-Nisā’ ayat 43: orang beriman dilarang mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai memahami apa yang diucapkannya. Salah satu riwayat yang dikaitkan dengan ayat ini menceritakan Ali bin Abi Thalib keliru membaca Surah al-Kāfirūn ketika menjadi imam setelah sebuah jamuan (Sunan Abi Dawud, no. 3671). Secara lahiriah, yang dilarang pada tahap ini adalah keadaan mabuk ketika salat, sehingga kemungkinan minum di luar waktu salat belum sepenuhnya tertutup.
Puncaknya terdapat dalam QS. al-Mā’idah ayat 90–91. Khamr dan perjudian disebut sebagai rijs min ‘amal al-syayṭān—perbuatan keji dari pekerjaan setan—yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta kelalaian dari mengingat Allah dan salat. Orang beriman lalu diperintahkan, fajtanibūhu la‘allakum tufliḥūn — “jauhilah itu agar kamu beruntung”—sebelum rangkaian tersebut ditutup dengan pertanyaan, fa-hal antum muntahūn: “Maka, tidakkah kamu mau berhenti?”
Mayoritas mufasir memahami rangkaian ayat khamr sebagai penetapan hukum secara bertahap: dari penggambaran, penimbangan dosa dan manfaat, pembatasan ketika salat, hingga perintah menjauhi. Al-Ṭabarī dalam Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān (2000, X: 566–567) menafsirkan fa-hal antum muntahūn sebagai perintah Allah agar orang beriman berhenti meminum khamr dan berjudi.
Ibn Kaṡīr dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (1999, III: 178) menyebut pertanyaan tersebut sebagai ancaman dan peringatan keras, seraya mengutip jawaban Umar bin Khattab, “Kami telah berhenti, kami telah berhenti.” Dalam pembacaan ini, QS. al-Mā’idah ayat 90–91 menjadi penentu: minuman yang sebelumnya masih ditoleransi akhirnya diperintahkan untuk ditinggalkan.
Namun, apakah rangkaian tersebut hanya dapat berakhir pada pengharaman mutlak? Ataukah masih terdapat jarak antara perintah “jauhilah” dan ketetapan “diharamkan”? Di situlah perdebatan yang lebih rumit dimulai.
Khamr dan Nabīż
Najam Haider dalam “Contesting Intoxication: Early Juristic Debates over the Lawfulness of Alcoholic Beverages” (2013) menunjukkan bahwa perdebatan ahli hukum awal tidak sesederhana pertarungan antara penghalalan dan pengharaman minuman keras. Mereka bersepakat mengharamkan khamr dari anggur, tetapi berselisih ketika menghadapi minuman dari kurma, madu, gandum, jelai, dan bahan lainnya. Persoalannya ialah apakah semua minuman memabukkan disebut khamr dan apakah jumlah sedikit yang tidak menyebabkan mabuk harus dihukumi sama dengan jumlah banyak.
Mazhab Maliki dan Syafi‘i mengharamkan semua minuman yang memabukkan, apa pun bahannya, tetapi memakai strategi argumentasi berbeda. Haider (2013: 55–71) menerangkan bahwa ulama Maliki bertolak dari QS. al-Mā’idah ayat 90–91. Daya memabukkan beserta akibatnya—permusuhan, terganggunya kesadaran, dan kelalaian dari salat serta mengingat Allah—dipahami sebagai sebab larangan. Karena akibat itu tidak hanya terdapat pada anggur, hukumnya diperluas kepada semua minuman memabukkan. Ibn Abī Zayd bahkan menolak anggapan bahwa hanya gelas terakhir yang haram: mabuk merupakan akibat kumulatif seluruh gelas yang diminum.
Ulama Syafi‘i lebih banyak bertumpu pada hadis, antara lain “setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr haram” serta “apa yang jumlah banyaknya memabukkan, jumlah sedikitnya pun haram” (Ṣaḥīḥ Muslim, no. 2003; Sunan al-Tirmiżī, no. 1865). Perbedaannya terletak pada strategi argumentasi, bukan kesimpulan hukumnya.
Sebagian Hanafi awal membuat klasifikasi lebih sempit. Mereka membedakan khamr dari anggur dengan minuman fermentasi lain yang disebut nabīż. Khamr diharamkan sedikit maupun banyak, sedangkan minuman lain baru dilarang apabila dikonsumsi sampai memabukkan.
Dalam Syarḥ Ma‘ānī al-Āṡār (1994), al-Ṭaḥāwī mengutip Ibn Abbas bahwa “khamr diharamkan pada zatnya, sedangkan dari setiap minuman lain yang diharamkan adalah keadaan mabuknya.” Ini bukan pembolehan mabuk, melainkan pembatasan kategori khamr.
Istilah nabīż sendiri tidak mempunyai satu pengertian yang tetap. Peter Heine dalam “Nabīdh” (1993) menerangkan bahwa kata tersebut pada dasarnya merujuk pada minuman yang dibuat dengan merendam kurma atau kismis dalam air. Ketika masih segar, rendaman itu tidak memabukkan. Namun, jika dibiarkan cukup lama, cairan yang sama dapat mengalami fermentasi dan berubah menjadi minuman beralkohol.
Senada dengan itu, Mona Siddiqui dalam The Good Muslim (2012) juga menegaskan bahwa nabīż dapat berarti minuman buah yang tidak memabukkan maupun minuman fermentasi dari kurma, jelai, madu, atau bahan selain anggur. Karena itu, penyebutan nabīż dalam suatu riwayat belum cukup untuk menentukan kadar dan daya memabukkannya.
Dalam klasifikasi Hanafi awal, khamr dibatasi terutama pada minuman hasil fermentasi sari anggur mentah. Minuman dari bahan lain dapat mempunyai daya memabukkan, tetapi tidak otomatis disebut khamr. Karena itu, pernyataan bahwa seseorang meminum nabīż belum tentu berarti ia meminum khamr menurut pengertian teknis Hanafi, meskipun minuman tersebut juga tidak selalu bebas dari alkohol.
Riwayat mengenai Umar pun harus dibaca dalam kerumitan itu. Elon Harvey dalam “ʿUmar II and the Prohibition of Ṭilāʾ and Nabīdh” (2023) memperlihatkan bahwa laporan tentang ṭilā’ dan nabīż yang dinisbatkan kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz mempunyai lapisan transmisi yang panjang dan terkadang saling bertentangan. Sebagian riwayat dipakai untuk menunjukkan bahwa Umar membolehkan minuman tertentu setelah diolah atau diencerkan, sedangkan riwayat lain digunakan untuk menyangkal bahwa ia pernah membolehkan minuman memabukkan. Riwayat-riwayat tersebut dengan demikian tidak hanya merekam apa yang diminum tokoh generasi awal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana otoritas mereka diperebutkan untuk menguatkan pendapat hukum yang berbeda.
Karena itu, riwayat tokoh awal meminum nabīż tidak otomatis membuktikan bahwa mereka menenggak khamr ataupun minuman tanpa alkohol. Pintu kebolehan memang pernah terbuka, tetapi hanya bagi minuman yang ditempatkan di luar kategori khamr dan tidak dikonsumsi sampai menyebabkan mabuk.
Antara Ijtināb dan Taḥrīm: Kontestasi Tafsir Khamr dan Politik Maknanya di Indonesia (2)
Muhammad Salman Ghanim membuka pintu kebolehan lebih lebar daripada ahli hukum Hanafi awal. Dalam Kritik Ortodoksi (2004), Ghanim memberi perhatian khusus pada kata ijtanibūhu—jauhilah—dalam QS. al-Mā’idah ayat 90. Ia mengkritik Abdul Karim al-Khatib yang menyatakan bahwa perintah menjauhi bahkan lebih kuat daripada penyebutan kata “haram”. Menurut Ghanim, anggapan tersebut merupakan muzāwadah: penambahan ketegasan hukum melampaui apa yang secara langsung dinyatakan Al-Qur’an.
Ghanim kemudian mengutip Muhammad Said al-Asymawi yang menyatakan bahwa khamr dalam Al-Qur’an hanya menjadi objek perintah untuk dijauhi dan tidak disebut sebagai sesuatu yang diharamkan. Ghanim juga membandingkan penggunaan kata ijtināb dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 12, QS. al-Ḥajj ayat 30, dan QS. al-Naḥl ayat 36. Dari perbandingan itu, ia memahami ijtināb sebagai perintah mengambil jarak atau menghindari sesuatu, bukan istilah teknis yang otomatis identik dengan taḥrīm.
Ghanim lalu menghubungkan perintah tersebut dengan akibat khamr yang disebut dalam QS. al-Mā’idah ayat 91: permusuhan, kebencian, kelalaian dari mengingat Allah, dan terbengkalainya salat. Dalam pembacaannya, apabila minuman dikonsumsi tanpa perjudian, tidak menimbulkan permusuhan, tidak mengganggu salat, dan tidak diminum secara berlebihan, sebab pelarangannya dianggap tidak hadir. Di sinilah Ghanim sampai pada kebolehan kondisional: bukan pembenaran untuk mabuk, melainkan kebolehan minum selama akibat yang diperingatkan ayat dapat dihindari.
Muhammad Syahrur menempuh jalan serupa, tetapi memusatkan persoalan pada kewenangan menetapkan hukum. Dalam episode “Al-Khamr wa al-Maysir” pada program Qirā’ah Mu‘āṣirah (2024), Syahrur menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan sesuatu sebagai haram. Al-Qur’an tidak mengatakan “khamr diharamkan atas kamu”, melainkan menyebutnya rijs dan memerintahkan manusia untuk menjauhinya. Karena itu, ia tidak memasukkan khamr ke dalam kategori sesuatu yang diharamkan melalui legislasi Ilahi. Ijtināb dipahaminya sebagai perintah etis dan preventif, bukan formula pengharaman seperti yang digunakan terhadap bangkai, darah, dan daging babi.
Posisi Syahrur mengandung ketegangan: khamr tidak disebut haram secara legislasi, tetapi tetap diperintahkan untuk dijauhi. Karena itu, “tidak haram” tidak otomatis berarti “silakan diminum”. Jika Ghanim menjadikan akibat buruk sebagai penentu berlakunya larangan, Syahrur mempertanyakan apakah manusia berhak berkata “Allah mengharamkan” ketika Al-Qur’an tidak menggunakan rumusan tersebut.
Mustafa Rasyid membawa pemisahan itu menuju kesimpulan yang lebih jauh. Dalam “Al-Khamr Ghayr Muḥarram fī al-Islām” (2011), ia menyatakan bahwa fajtanibūhu tidak sama dengan ḥurrimat. QS. al-Baqarah ayat 219, menurutnya, masih mengakui manfaat khamr, sedangkan QS. al-Nisā’ ayat 43 hanya melarang salat dalam keadaan mabuk. Dari sana, Mustafa Rasyid menyimpulkan bahwa yang dilarang adalah sukr—hilangnya kesadaran—bukan setiap tindakan minum. Minum dalam jumlah yang tidak menyebabkan mabuk, menurutnya, tidak dapat langsung diberi label haram.
Otoritas keilmuan Mustafa Rasyid diperselisihkan. Karena itu, pendapatnya lebih tepat ditempatkan sebagai objek sejarah pemikiran daripada fatwa yang diakui secara kelembagaan. Meskipun demikian, Ghanim, Syahrur, dan Mustafa Rasyid memperlihatkan tiga perkembangan dari satu pokok argumen: Ghanim menghubungkan hukum dengan akibat khamr, Syahrur membatasi kewenangan manusia dalam menetapkan keharaman, sedangkan Mustafa Rasyid secara terbuka menyatakan bahwa yang dilarang hanyalah mabuk. Ketiganya tidak membenarkan hilangnya akal, tetapi sama-sama menolak menyamakan perintah “jauhilah” dengan pengharaman mutlak.
Batas Tafsir Kebolehan
Satu batas perlu ditegaskan. Belum ditemukan tafsir klasik, riwayat sahabat, pendapat tabiin, ataupun pemikir kontemporer yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sebagai pembela kebolehan mabuk. Sebagian Hanafi awal hanya membolehkan minuman non-khamr selama tidak menghilangkan kesadaran. Al-Asymawi mempersoalkan ketiadaan kata “haram”; Ghanim menawarkan kebolehan berdasarkan akibat; Syahrur menolak memasukkan khamr ke dalam kategori haram secara legislasi; sedangkan Mustafa Rasyid membolehkan minum selama tidak menyebabkan mabuk. Tidak satu pun membenarkan hilangnya akal tanpa batas.
Dengan demikian, yang tersedia bukan tafsir yang membolehkan khamr secara mutlak, melainkan tafsir yang menolak pengharamannya secara mutlak. Pendapat-pendapat tersebut memindahkan khamr dari larangan kategoris menuju kebolehan yang dibatasi jumlah, keadaan, dan akibat. Kekuatannya terletak pada keberanian membedakan bahasa Al-Qur’an dari rumusan hukum yang dibentuk kemudian. QS. al-Mā’idah ayat 90 memang tidak mengatakan “khamr diharamkan”, tetapi memerintahkan manusia menjauhinya. Perbedaan antara ijtināb dan taḥrīm karena itu layak diperiksa.
Namun, ketiadaan kata ḥarām tidak otomatis meniadakan larangan. Khamr juga disebut rijs, dikaitkan dengan pekerjaan setan, diterangkan akibatnya, lalu diikuti pertanyaan fa-hal antum muntahūn—“maka, tidakkah kamu berhenti?” Kekuatan larangannya lahir dari keseluruhan rangkaian ayat, bukan hanya dari kata ijtanibūhu yang dipisahkan dari konteksnya. Perbandingan Ghanim dengan QS. al-Ḥajj ayat 30 bahkan dapat berbalik menyerang kesimpulannya: ayat itu memakai ijtināb untuk berhala dan perkataan dusta, padahal keduanya bukan sekadar tindakan yang sebaiknya dihindari.
Akibat dalam QS. al-Mā’idah ayat 91 juga belum tentu menjadi syarat yang harus terbukti pada setiap peminum. Mayoritas ulama memahaminya sebagai pola kerusakan yang menjelaskan larangan, bukan daftar pemeriksaan untuk menentukan hukum setiap gelas. Tafsir kebolehan juga harus menghadapi hadis yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan sesuatu yang jumlah banyaknya memabukkan, jumlah sedikitnya pun haram.
Kedudukan dan penafsiran hadis-hadis tersebut tentu masih dapat diperdebatkan. Akan tetapi, sejarah pembentukan hukum Islam tidak dapat diterangkan dengan hanya meneliti satu kata dalam Al-Qur’an sambil mengeluarkan hadis, praktik sahabat, dan perkembangan fikih dari pembicaraan. Semua sumber itu membentuk bangunan larangan yang diwarisi umat kemudian.
Riwayat Isra Mikraj memberi tantangan tambahan. Al-Bukhārī dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5576, meriwayatkan bahwa Nabi disuguhi khamr dan susu, lalu memilih susu. Jibril menyebut pilihannya sebagai fitrah dan mengatakan bahwa umatnya akan tersesat seandainya Nabi memilih khamr. Muslim ibn al-Ḥajjāj mencatat riwayat serupa dalam Ṣaḥīḥ Muslim, no. 168b. Hadis ini tidak merumuskan pengharaman, tetapi arah moralnya jelas: susu ditempatkan sebagai fitrah, sedangkan khamr menjadi jalan yang tidak dipilih Nabi.
Batas “tidak berlebihan” pun lebih licin daripada kedengarannya. Ibn Abī Zayd, sebagaimana dijelaskan Najam Haider dalam “Contesting Intoxication” (2013), menolak anggapan bahwa hanya gelas terakhir yang menyebabkan mabuk yang haram. Mabuk merupakan akibat kumulatif seluruh gelas yang diminum. Minuman memabukkan juga melemahkan kemampuan menilai yang diperlukan seseorang untuk menentukan kapan harus berhenti.
Tafsir kebolehan berhasil menunjukkan bahwa sejarah hukum khamr lebih rumit daripada cerita “dahulu boleh, kemudian haram”. Namun, kerumitan itu tidak otomatis membuktikan kebolehannya. Ketika memasuki Indonesia, persoalannya bergerak dari perbedaan antara ijtināb dan taḥrīm menuju pertarungan tentang kuasa: bagaimana cairan yang haram menurut fatwa tetap legal secara terbatas, dikenai cukai, atau dilindungi sebagai warisan budaya; dan siapa yang berhak menyebutnya khamr, komoditas, atau tradisi?
Antara Ijtināb dan Taḥrīm: Kontestasi Tafsir Khamr dan Politik Maknanya di Indonesia (3)
Kontestasi khamr di Indonesia tidak banyak berlangsung melalui lahirnya tafsir yang membolehkan minum. Mayoritas ulama Indonesia mengharamkan semua minuman memabukkan, sedikit maupun banyak. Namun, kehidupan sosial tidak selalu bergerak mengikuti batas-batas fatwa. Arak, tuak, ciu, sopi, dan cap tikus tetap hadir sebagai bagian dari pergaulan, ritual, pengobatan tradisional, pariwisata, ataupun sumber penghidupan.
Ketegangan tersebut mempunyai sejarah panjang. Yayang Novita Ardhaneswara dan Tri Yuniyanto dalam “Regulasi dan Represif Produktivitas Ilegal Ciu Bekonang, 1920” (2026) menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mengawasi penyulingan ciu melalui perizinan dan penindakan. Pengawasan itu tidak hanya ditujukan untuk mengendalikan dampak sosial minuman, tetapi juga untuk menjaga penerimaan dan kontrol negara atas produksi. Muhammad Lingga Andana, Silviyana Damayanti, dan Miftahuddin dalam “Minuman Keras dalam Masyarakat Batavia” (2025) juga memperlihatkan bahwa minuman keras pada akhir abad ke-19 telah menjadi komoditas sekaligus penanda status sosial dan gaya hidup elite yang mengadopsi kebiasaan Eropa.
Setelah Indonesia merdeka, negara tidak memberlakukan larangan alkohol secara nasional. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menggolongkan minuman berdasarkan kadar etanol serta mengatur produksi, peredaran, dan tempat penjualannya. Pilihan kata “pengendalian dan pengawasan” menunjukkan perbedaan antara bahasa fatwa dan bahasa negara. Agama berbicara mengenai halal dan haram, sedangkan negara berbicara mengenai legal dan ilegal, berizin dan tanpa izin. Sesuatu dapat dinilai haram oleh lembaga keagamaan, tetapi tetap diproduksi dan diedarkan secara legal dengan pembatasan tertentu.
Majelis Ulama Indonesia mengambil posisi yang lebih tegas. Dalam Hukum Alkohol dalam Minuman (1993), MUI menyatakan bahwa meminum, memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, dan memperoleh keuntungan dari minuman beralkohol hukumnya haram. MUI kemudian membedakan khamr dari etanol sebagai senyawa kimia melalui Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol (2018). Tidak setiap produk yang mengandung etanol otomatis disebut khamr, sebab makanan fermentasi, obat, kosmetik, dan bahan industri memerlukan penilaian tersendiri. Namun, minuman yang dibuat untuk memabukkan tetap ditempatkan dalam kategori khamr.
Pergulatan antara fatwa, hukum negara, dan kebudayaan tampak lebih jelas di Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 menempatkan arak sebagai minuman fermentasi atau distilasi khas daerah yang produksi dan peredarannya perlu ditata. I Wayan Arya Sugiarta, Sri Sulandari, dan I Nyoman Suargita dalam “Implementasi Pengaturan Arak Bali” (2022) menjelaskan bahwa arak diproduksi secara turun-temurun, digunakan dalam ritual tetabuhan, dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dalam “Legalisasi Arak, antara Eksistensi dan Distorsi” (2021), Jessica menunjukkan bahwa legalisasi arak bertumpu pada perlindungan warisan budaya dan kesejahteraan produsen lokal, tetapi juga berisiko membuka jalan bagi industri besar untuk mengambil alih keuntungan dari masyarakat pembuatnya.
Pertarungan agama, negara, dan pasar muncul secara terbuka pada 2021. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 sempat membuka peluang investasi baru dalam industri minuman beralkohol di wilayah tertentu. Kebijakan tersebut mendapat penolakan dari MUI, NU, Muhammadiyah, dan berbagai kelompok masyarakat. Presiden Joko Widodo kemudian mencabut lampiran tersebut pada 2 Maret 2021. Perubahan itu ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, yang kembali menutup penanaman modal baru pada industri minuman keras, anggur, dan malt.
Peristiwa itu memperlihatkan posisi unik minuman beralkohol di Indonesia. Negara dapat memandangnya sebagai sumber investasi dan pendapatan, tetapi keputusan ekonomi tersebut dapat dibatalkan oleh tekanan moral dan keagamaan. Sebaliknya, fatwa yang menetapkan keharaman khamr tidak serta-merta menghapus arak, tuak, ciu, sopi, atau cap tikus dari kehidupan masyarakat. Cairan yang disebut khamr dalam bahasa fatwa dapat berubah menjadi minuman beralkohol dalam peraturan negara, komoditas dalam perhitungan pasar, dan warisan leluhur dalam ingatan masyarakat.
Catatan Akhir
Tulisan ini bermula dari sebuah pintu yang dibuka Roma Wijaya melalui mazhab Hanafi, lalu segera ditutup dalam kesimpulan pelarangan total. Padahal, sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa perdebatan tentang khamr tidak hanya menyangkut tahapan turunnya ayat. Para ulama juga berselisih mengenai definisi khamr, kedudukan nabīż, bahan dan proses pembuatan minuman, jumlah yang dikonsumsi, serta perbedaan antara meminum dan menjadi mabuk.
Sebagian Hanafi awal membolehkan minuman non-khamr selama tidak menyebabkan mabuk. Al-Asymawi mempersoalkan ketiadaan kata “haram” yang langsung disandingkan dengan khamr. Ghanim menghubungkan larangan dengan akibat buruk yang disebut ayat. Syahrur membedakan perintah etis untuk menjauhi dari penetapan haram secara legislasi, sedangkan Mustafa Rasyid membawa pemisahan tersebut menuju kesimpulan paling jauh: yang dilarang adalah mabuk, bukan setiap tindakan minum.
Namun, tidak satu pun pendapat tersebut membenarkan mabuk tanpa batas. Yang tersedia bukan tafsir yang membolehkan khamr secara mutlak, melainkan tafsir yang menolak pengharamannya secara mutlak. Pendapat-pendapat itu berhasil memperlihatkan adanya jarak antara ijtināb dan taḥrīm, tetapi belum meruntuhkan keseluruhan bangunan larangan: khamr disebut rijs, dikaitkan dengan pekerjaan setan, diterangkan akibatnya, diperintahkan untuk dijauhi, dan diikuti desakan untuk berhenti.
Karena itu, pendapat mayoritas tidak dapat dipandang sekadar sebagai ketakutan terhadap kenikmatan. Ia bertumpu pada rangkaian ayat, hadis, praktik generasi awal, dan perlindungan terhadap akal. Batas “tidak berlebihan” juga mudah bergeser karena minuman memabukkan dapat melemahkan kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menentukan kapan harus berhenti. Namun, pendapat minoritas pun tidak patut disingkirkan hanya dengan cap penyimpangan. Ia mengajukan pertanyaan metodologis yang sah: sejauh mana hukum “haram” merupakan bunyi langsung Al-Qur’an dan sejauh mana ia dirumuskan melalui hadis, penalaran fikih, serta pengalaman sosial umat Islam?
Ketika memasuki Indonesia, pertanyaan tersebut berkembang menjadi persoalan kuasa. Al-Qur’an menyebut khamr sebagai rijs dan memerintahkan manusia menjauhinya. Ahli fikih merumuskan rangkaian itu menjadi hukum haram, lalu lembaga keagamaan mengukuhkannya dalam fatwa. Negara memperlakukan alkohol sebagai objek pengawasan, pasar menjadikannya komoditas, sedangkan sebagian masyarakat mempertahankannya sebagai bagian dari adat dan warisan budaya.
Perubahan kedudukan tersebut bukan gejala yang hanya berlangsung di Indonesia. Rod Phillips dalam Alcohol: A History (2014) memperlihatkan bahwa alkohol sepanjang sejarah menempati posisi yang terus bergeser: pernah dianggap sebagai bahan pangan, obat, sarana ritual, dan perekat pergaulan, tetapi juga diperlakukan sebagai ancaman terhadap kesehatan, moralitas, dan ketertiban sosial. Phillips bahkan menyatakan bahwa “tidak ada komoditas yang diatur lebih ketat” oleh otoritas negara dan agama. Sejarah alkohol, dengan demikian, merupakan sejarah tentang “makna-makna kultural yang terus berubah”, bukan hanya sejarah produksi dan konsumsi suatu cairan.
Dalam konteks Indonesia, perubahan makna itu dapat dilihat pada arak, tuak, ciu, sopi, dan cap tikus. Cairan yang dalam bahasa fatwa ditempatkan sebagai khamr dapat disebut minuman beralkohol oleh negara, komoditas oleh pasar, dan warisan leluhur oleh masyarakat yang memproduksinya. Perbedaan tersebut tidak mengubah kandungan cairannya, tetapi menentukan bagaimana ia dinilai, diatur, diperdagangkan, atau dipertahankan.
Khamr tetap haram menurut mayoritas ulama, dan pembacaan minoritas belum berhasil meruntuhkan bangunan larangan tersebut. Namun, sejarah pembentukan hukumnya tidak sesederhana yang kerap diceritakan. Di balik satu kata “haram” terdapat perdebatan mengenai teks, definisi, akibat, dan kewenangan menafsirkan. Di balik sebotol arak atau ciu terdapat tarik-menarik antara iman, negara, pasar, kesehatan, dan kebudayaan. Cairannya mungkin tidak banyak berubah; yang terus berubah adalah nama, makna, dan kuasa yang bekerja di sekelilingnya.
Daftar Bacaan
Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asy’aṡ. Sunan Abī Dāwūd. Kitāb al-Asyribah, hadis no. 3671.
Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān. Disunting oleh Aḥmad Muḥammad Syākir. Kairo: Mu’assasat al-Risālah, 2000.
Al-Ṭaḥāwī, Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad. Syarḥ Ma‘ānī al-Āṡār. Jilid IV. Disunting oleh Muḥammad Zuhrī al-Najjār dan Muḥammad Sayyid Jād al-Ḥaqq. Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1994.
Al-Tirmiżī, Muḥammad ibn ‘Īsā. Al-Jāmi’ al-Kabīr/Sunan al-Tirmiżī. Abwāb al-Asyribah, hadis no. 1865.
Andana, Muhammad Lingga, Silviyana Damayanti, dan Miftahuddin. “Minuman Keras dalam Masyarakat Batavia.” Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan 9, no. 1 (2025): 129–132. https://doi.org/10.29408/fhs.v9i1.26673.
Ardhaneswara, Yayang Novita, dan Tri Yuniyanto. “Regulasi dan Represif Produktivitas Ilegal Ciu Bekonang, 1920.” Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan 12, no. 2 (2026): 823–839. https://doi.org/10.29408/jhm.v12i2.34626.
Ghanim, Muhammad Salman. Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik, dan Feminisme. Diterjemahkan oleh Kamran Asad Irsyadi dan disunting oleh M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LKiS/Pelangi Aksara, 2004.
Haider, Najam. “Contesting Intoxication: Early Juristic Debates over the Lawfulness of Alcoholic Beverages.” Islamic Law and Society 20, no. 1–2 (2013): 48–89. https://doi.org/10.1163/15685195-0002A0002.
Ibn Kaṡīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. Disunting oleh Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
Jessica. “Legalisasi Arak, antara Eksistensi dan Distorsi.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 9, no. 11 (2021): 904–915.
Majelis Ulama Indonesia. Hukum Alkohol dalam Minuman: Keputusan Muzakarah Nasional tentang Alkohol dalam Produk Minuman. Jakarta: LPPOM Majelis Ulama Indonesia, 1 Oktober 1993.
Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Asyribah, hadis no. 2003.
Pemerintah Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali. Denpasar, 2020.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Jakarta, 2013.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jakarta, 2021.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Jakarta, 2021.
Rasyid, Mustafa. “Al-Khamr Ghayr Muḥarram fī al-Islām.” Al-Ḥiwār al-Mutamaddin, no. 3496, 24 September 2011. Direproduksi oleh Al-Nahār, 14 Oktober 2011.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Mengenai Investasi Minuman Keras.” 2 Maret 2021.
Sugiarta, I Wayan Arya, Sri Sulandari, dan I Nyoman Suargita. “Implementasi Pengaturan Arak Bali dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali.” Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik 7, no. 1 (2022): 53–59. https://doi.org/10.22225/pi.7.1.2022.53-59.
Syahrur, Muhammad. “Al-Khamr wa al-Maysir.” Episode 6 dalam Qirā’ah Mu‘āṣirah. Audio, 24 Maret 2024.
Wijaya, Roma. “Khamr dalam Al-Qur’an: Analisis Historis dan Teologis di Mata Para Mufasir.” IBIH Tafsir, 3 April 2025.





